solmi
JAMBI – Kedatangan Tim KKDN (Kunjungan Kerja Dalam Negeri) Setjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI yang dipimpin Mayjen TNI Syachrial E Siregar ke Mapolda Jambi, Selasa malam (27/9), mendiskusikan banyak hal dengan Kapolda Jambi Irjen A Rachmad Wibowo.
Mendapat sambutan hangat dari Kapolda A Rachmad Wibowo dan sejumlah pejabat utama Polda Jambi, rombongan Tim KKDN Setjen Wantannas dijamu dan diajak berdialog di Ruang Cofee Morning Mapolda Jambi.
Beberapa persoalan penting yang dibicarakan di antaranya menyangkut permasalahan tambang batubara dan angkutannya, masalah infrastruktur, kebakaran hutan dan lahan, dan masalah pertambangan ilegal.
Selain Mayjen TNI Syachrial E Siregar, dalam rombongan Tiim KKDN yang hadir antara lain Kapokja Hadian Ananta Wardhana, Kolonel Laut (E) Yudo Purnomo (Sekretaris), Kolonel Czi Fathur Rochman, Kolonel Kes Rudolf P Purba, Mila Purnama Yulianti, dan Omo Rusdiana.
Usai mengucapkan selamat datang, kepada Tim KKDN Setjen Wantannas, Kapolda Jambi A. Rachmad Wibowo memaparkan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dan masalah tambang batubara berikut angkutan hasil tambangnya yang ada di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Provinsi Jambi.
"Karhutla di Provinsi Jambi mempunyai siklus lima tahun sekali. Yang paling parah terjadi pada tahun 2015 dan 2019. Pada tahun 2020 dan 2022 ada di beberapa titik. Namun karhutla yang terpantau masih bisa ditanggulangi, " jelas kapolda.
Sementara berkaitan dengan masalah restorasi lahan gambut di Jambi, sisebutkan A Rachmad Wibowo tidak terlalu banyak ditangani.
“Domain kerjanya berada di BRGM. Kami hanya membantu melakukan pencegahan, ” bebernya.
Sedangkan terkait penanganan tambang batubara, khususnya terkait angkutan hasil tambang batubara yang kerap menuai masalah, menurut persoalan, dikatakan A Rachmad Wibowo kewenangannya sudah diambil Kementerian ESDM semenjak Desember 2019 sialm.
Sementara soal masalah armada angkutan batubara yang banyak dikeluhkan masyarakat pengguana jalan di Jambi, dikatakan kapolda sudah mulai diatur rute dan jam operasionalnya melalui Surat Edaran oleh Gubernur Jambi Al Haris.
Selain itu, pada pertemuan yang berlangsung akrab itu, Kapolda A Rachmad Wibowo sekilas juga sempat menyinggung tentang aktivitas pertambangan ilegal, di Jambi yang menjadi atensi penanganan Polda Jambi saat ini.
"Pada prinsipnya Provinsi Jambi kondusif dan aman. Walaupun menurut evaluasi Baintelkam, Provinsi Jambi menjadi wilayah nomor dua berpotensi konflik terbesar se-Indonesia. Selama kami bertugas di sini tidak ada konflik menonjol, " beber alumni Akpol 1993 itu meyakinkan Tim KKDN Wantannas.
Sementara itu, Mayjen TNI Syachrial E Siregar dan kawan-kawan, menyebutkan, Tim KKDN Setjen Wantannas RI merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden RI.
"Ada dua hal yang ingin kami bahas dalam pertemuan ini. Pertama mengenai permasalahan batubara dan kedua mengenai infrastruktur. Dari menurut hasil diskusi kami, Provinsi Jambi belum memenuhi infrastruktur yang memadai, terutama jalan, " terang Syachrial .
Tim KKDN Setjen Wantannas juga menyinggung masalah restorasi gambut. Menurut kaca mata mereka, Tim Restorasi Gambut Daerah di Provinsi Jambi belum maksimal.
Usai dialog, Tim KKDN Setjen Wantannas RI didampingi Dirreskrimsus Polda Jambi Kombes Christian Tory menyambangi Command Center Polda Jambi untuk mendapatkan pemaparan soal pemberdayaan aplikasi Asap Digital untuk pengendalian dan penanganan karhutla di Jambi selama ini.(UTI)
Mustika Rahmawati 
NAGARI.WEB.ID 
NAGORI.WEB.ID